Tempat Mangkal Penulis Muda Indonesia

UJIAN NASIONAL: BUTUH REFORMASI YANG NYATA
Oleh: Syifa Annisa

Saat ini penentuan kelulusan siswa masih menggunakan Ujian Nasional (UN). walaupun tahun ini sedikit berbeda, namun tetap saja penentuan kelulusan siswa didominasi pemerintah dengan porsi 60% sedangkan sekolah hanya diberikan porsi 40%. Hal ini seolah menunjukan keraguan negara terhadap SDM nya sendiri, Dalam hal ini sekolah. Karena sekolah yang telah membina anak didiknya dalam hitungan tahun hanya diberikan porsi yang demikian kecil (40%), sementara pemerintah yang tidak meninjau langsung proses pendidikan siswa memiliki porsi yang besar (60%), Hal ini menunjukan arogansi pemerintah.

Selain itu, Pelaksanaan UN dengan sistem LJK juga cukup membuang biaya & waktu. Bayangkan berapa banyak anggaran negara tersedot untuk pengadaan dan pendistribusian LJK? Bukan hanya itu, para peserta UN juga diwajibkan untuk membeli pensil 2B khusus LJK yang tentu saja memakan biaya ekstra? Bagaimana dengan anak-anak kurang mampu?

Untuk masalah waktu, bayangkan dalam waktu 2 jam yang tersedia untuk mengerjakan soal, peserta masih harus menghitamkan jawaban yang dianggap benar, proses menghitamkan satu nomor memakan waktu kurang lebih 30 detik coba dikalikan 50 nomor, berapa waktu yang terbuang hanya untuk menghitamkan? Belum lagi menjawab soal berikutnya. Bagaimana siswa bisa berfikir dengan maksimal kalau sistemnya seperti ini?

Menurut saya, Indonesia belum saatnya mengadakan UN. Tapi kenapa pemerintah seolah tutup mata, tutup telinga terhadap gerakan-gerakan tolak ujian nasional? Penguasa menegaskan bahwa UN harus tetap dilaksanakan. UN sebuah kebutuhan.

Mungkin memang benar bahwa UN sebuah kebutuhan, tapi bukan untuk menentukan kelulusan siswa. Melainkan untuk mengukur mutu sekolah.
Hal ini dikarenakan kondisi pemerataan pendidikan di setiap daerah berbeda, sementara standar nilai kelulusan dipatok dengan angka yang sama.

Coba bandingkan kelengkapan sarana pendidikan di ibukota Jakarta dengan di daerah Papua., apakah sama lengkap? Tidak sobat, Papua masih mengejar sambil merangkak. Lalu jika siswa-siswi Papua harus mencapai standar kelulusan yang sama, adilkah ini bagi mereka dengan kelengkapan pendidikan yang jauh bebeda?

Saya pikir masih banyak hal dalam sistem pendidikan di Indonesia yang perlu dibenahi jika Indonesia ingin selangkah lebih maju. Tentu saja sistem pendidikan, pelaksanaan UN dan cara pandang pemerintah terhadap UN mebutuhkan reformasi dan evaluasi yang nyata.